Sidang korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan nilai kerugian negara Rp 2,3 Triliun, hari ini akan memasuki sidang lanjutan kedelapan. Dalam sidang KTP elektronik ketujuh, Senin (10/4) lalu, jaksa menghadirkan enam saksi yang mengetahui adanya penyimpangan proses pengadaan KTP elektronik. Jaksa sempat mempertanyakan alasan Kementerian Keuangan mengabulkan perpanjangan kontrak tahun jamak dan rekomendasi lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak dijalankan. Menurut rencana, pada sidang lanjutan hari ini, jaksa memanggil 10 orang dari BPPT, ITB, dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.
