JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti merespons putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri atau swasta. Kata Mu'ti, koordinasi antarlembaga segera dilakukan.
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti menyebut koordinasi yang paling utama adalah dengan Kementerian Keuangan.
Sebab, keputusan MK soal pendidikan dasar SD dan SMP gratis pasti akan berpengaruh ke postur anggaran.
Mu'ti menegaskan, putusan MK harus dilaksanakan. Namun soal penerapan dan skema pembiayaan oleh negara tak bisa buru-buru.
Selain akan dibahas antarlembaga, juga menunggu arahan presiden.
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggratiskan sekolah swasta mendapat respons sejumlah kepala daerah.
Bupati Blora menilai keputusan tersebut cukup memberatkan keuangan daerah jika pembiayaan dibebankan APBD. Karena banyak sekolah swasta di Blora yang biaya pendidikannya tinggi serta menerapkan sistem asrama.
Arief mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri soal keputusan MK menggratiskan SD dan SMP swasta.
Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan sikap mendukung putusan MK soal sekolah gratis bagi SD dan SMP negeri maupun swasta.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda menyebut keputusan itu akan memberi peluang kepada semua anak-anak di Kabupaten Jayapura mendapatkan pendidikan, sehingga dapat menekan angka putus sekolah di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang masih cukup tinggi.
Baca Juga Usai Keluarnya Putusan MK soal Sekolah Gratis, Ketua Komisi X DPR Usulkan Skema Pendanaan di https://www.kompas.tv/nasional/596863/usai-keluarnya-putusan-mk-soal-sekolah-gratis-ketua-komisi-x-dpr-usulkan-skema-pendanaan
#mendikdasmen #sdsmpgratis #sekolahgratis
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/597134/putusan-mk-soal-sd-smp-gratis-mendikdasmen-bahas-dengan-menkeu-dan-tunggu-arahan-presiden
