JAKARTA, KOMPAS.TV - Jelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para guru besar universitas membagikan pandangannya terkait kebijakan tak berbasis data hingga lemahnya komunikasi publik pejabat.
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto melihat saat ini berbagai kebijakan tidak berbasis riset, asesmen, data berbasis bukti, dan berdasarkan kepentingan populis. Hal itu terlihat oleh para menteri membuat kebijakan kontroversial, direspons, kemudian dianulir.
Guru Besar Otonomi Daerah IPDN, Prof. Ryaas Rasyid melihat kondisi pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kabinet gemuk adalah formasi terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain Prof. Ryaas tidak yakin ini bentuk yang diinginkan Presiden Prabowo. Kabinet saat seperti jalan tengah yg ditempuh karena ada ikatan.
Sementara itu Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Harjanti menilai saat ini makin melemahnya negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Pelemahan itu tampaknya memenuhi kepentingan tertentu.
"Kita juga pertanyakan apa dasar hukum MBG. ternyata Perpres baru mau dibuat. Padahal dalam prinsip negara hukum, segala tindakan yang akan dilakukan oleh negara, didasarkan dengan hukum sebelum itu dilakukan," katanya.
Guru Besar Ilmu Arsitektur Universitas Hasanuddin, Prof. Triyatni Martosenjoyo mengatakan komunikasi publik para pejabat mengabaikan nalar etis dan estetis masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana mungkin seorang Menteri Agama menyebut kejahatan seksual dibesar-besarkan?
Contoh lain ketika ada komisaris pertamina bilang, yang saya jilat, yang menang dan berkuasa. Ia juga menyesalkan kasus robohnya pesantren dijadikan ajang pencitraan para menteri sehingga keluar dari masalah utama, yaitu buruknya kualitas bangunan yang menghilangkan nyawa manusia.
Bagaimana tanggapan Anda?
Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/YDPKluL69Do?si=iJuFHLRPQyvRwGgi
#prabowo #gibran #kabinet
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/623327/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-guru-besar-kritik-kebijakan-tak-berbasis-data-hingga-komunikasi
