JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Ilmu Arsitektur Universitas Hasanuddin, Prof. Triyatni Martosenjoyo meminta pemerintah agar setiap membuat kebijakan, hendaknya dibuat dengan persiapan matang dan berbasis pengetahuan.
"Jangan merusak nalar rakyat dengan kebijakan yang dicari-cari alasannya yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Efisiensi di Jakarta, suka tidak suka menjadi contoh di daerah. Di daerah juga para pejabat ramai-ramai membuat kabinet gemuk sehingga biaya manajemennya 60 persen dari anggaran yang tersedia. Kalau Pak Prabowo mencontohkan kabinet ramping, bisa dicontoh masyarakat di bawah. Tetapi bila tidak, maka jangan mimpi pemerintahan Prabowo berhasil," katanya.
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto memimpikan Indonesia punya roadmap ke depan di tengah bonus demografi yang akan terjadi pada 2045 mendatang.
"Yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan yang paling penting pembangunan sumber daya manusia. Tuhan mengaruniakan bangsa kita dengan anak muda yang banyak jumlahnya, sehingga bisa bersaing atau berkolaborasi dgn bangsa lain untuk meninggikan martabat kita di antara bangsa lain," katanya.
Guru Besar Otonomi Daerah IPDN, Prof. Ryaas Rasyid melihat jabatan khusus yang saat ini diduduki (misalnya utusan khusus) tidak ada dasarnya. Selain itu, pemerintah pusat harus serius menangani pembangunan di daerah. Jika pembangunan di daerah merosot, maka Indonesia juga akan merosot.
Bagaimana tanggapan Anda?
Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/YDPKluL69Do?si=iJuFHLRPQyvRwGgi
#prabowo #gibran #kabinet
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/623330/evaluasi-pemerintahan-prabowo-gibran-dari-kebijakan-berbasis-data-hingga-efisiensi-anggaran
