JAKARTA, KOMPAS.TV - Penumpukan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan kembali jadi sorotan.
Paling anyar, terjadi beda hitungan antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Versi Menkeu Purbaya, total dana mengendap di perbankan berdasarkan data BI adalah Rp233,9 triliun sampai 30 September.
Salah satu dana Pemda yang mengendap adalah milik Jawa Barat. Versi Menkeu Purbaya menyebut ada Rp4,17 triliun, sementara versi Gubernur Dedi Rp2,38 triliun.
Bank Indonesia pun buka suara terkait polemik data simpanan Pemda yang mengendap.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan BI memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.
Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Falianty, menyebut perbedaan data antara Menkeu dan Dedi Mulyadi kemungkinan besar karena adanya perbedaan waktu dalam melihat data.
Perbedaan diduga bisa terjadi karena ada pengeluaran-pengeluaran yang belum tercatat pada data yang dipakai Menkeu.
Tim Riset KompasTV membandingkan data dari BI dan Kemendagri. Data BI menunjukkan uang Pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,97 triliun per 30 September.
Sementara data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp215 triliun hingga 17 Oktober 2025.
Sehingga ada selisih uang Rp18 triliun antara data BI dan Kemendagri.
Baca Juga Respons Menlu soal Pemulangan WNI Korban Online Scam di Kamboja | KOMPAS PAGI di https://www.kompas.tv/nasional/624914/respons-menlu-soal-pemulangan-wni-korban-online-scam-di-kamboja-kompas-pagi
#danaapbd #bankindonesia #menkeupurbaya #pemda
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/624917/ramai-polemik-beda-data-dana-mengendap-pemda-ini-data-versi-bi-dan-kemendagri-jmp
