JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal melihat remiliterisasi TNI di ruang sipil sudah mulai terjadi. Menurutnya, harusnya ketika kepolisian dibatasi, militer juga harus dibatasi.
"Ini juga mengacaukan sistem kepegawaian dan demokrasi. MK juga harus punya sense untuk melihat itu. Sudah terjadi remiliterisasi ruang sipil bahwa rasa kepemimpinan saat ini backbonenya kepada militer," katanya.
Pengajar STH Indonesia Jentera, Asfinawati menyebut jika kondisi baik-baik saja, harusnya hakim yang sekarang memutus hal serupa. Sebab, yang dijadikan acuan adalah Tap MPR No 6 th 2001 tentang pemisahan TNI dan Polri.
Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi mengungkapkan pada situasi sebelumnya, tugas polisi yang sudah memiliki jabatan tinggi dan ditugaskan di lembaga lain karena permintaan.
"Pada saat dulu polisi agak over, dengan adanya itu seakan-akan menjadi peluang untuk menyalurkan. Terkait reformasi Polri, tidak cukup untuk mengubah 400 ribu anggota hanya melalui tulisan. Butuh manajemen yang bagus untuk menyampaikan, men-drill, mengawasi, dan evaluasi," ujarnya.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini:
https://youtu.be/4XalTeJTPWg?si=UMOwE-5QfDy3fzeP
#mk #polisi #jabatan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/631987/putusan-mk-larang-polisi-rangkap-jabatan-bagaimana-dengan-tni-satu-meja
